Antara Genteng Bocor & Advokasi Bocor

Oleh: Mochamad Tri Atmodjo *)

NUPEMALANG.COM – Bagaimana perasaan anda jika baru saja merehab sebuah bangunan, tetapi tidak berselang lama setelah turun hujan, air hujan masuk mengalir melalui dinding tanda ada kebocoran? Tentu saja ini sebenarnya persoalan sepele, tinggal memanggil orang untuk memperbaiki, lalu selesai.

Jika mau disederhanakan, memang demikian adanya. Akan tetapi menjadi tidak sederhana karena rupanya, sebenarnya tidak ada genteng pecah, akan tetapi karena di atap tersebut terdapat lima merk genteng yang jelas bentuk dan ukurannya berbeda satu sama lain.

Dan setelah dicek, rupanya air masuk karena ada genteng yang berukuran kecil terpasang, sehingga akan tetap bocor kecuali ganti genteng yang agak besar dan atau diganjal sedemikian rupa.

Yang dikira genteng bocor inilah, kira-kira akan terjadi di setiap organisasi baru yang terbentuk, termasuk dalam hal ini salah satu lembaga di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Pemalang, yaitu Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum (LPBH).

Kondisi genteng dikira bocor ini dalam konteks organisasi tentu akan sangat beragam variasi peristiwanya, karena alasan yang sangat manusiawi, yaitu karakter orang yang berbeda, dengan berbagai kesibukan pribadinya, dan juga kapasitas yang jelas tidak sama.

Lalu bagaimana? Pertanyaan ini sudah pasti akan terjawab seiring dengan pahamnya satu sama lain mengenai keragaman tersebut. Tetapi tentu saja, kondisi keberagaman tersebut harus bisa disatukan dengan apa yang disebut KOMITMEN.

Ya, karena komitmen adalah bentuk pertanggungjawaban dari sumpah pelantikan, dan komitmen terhadap jabatannya dalam organisasi.

Lalu kaitannya dengan advokasi bocor? Maka, jika sudah bisa terjalin sinergi yang baik di antara kepengurusan LPBH NU, tentu saja, peran advokasi akan bisa efektif dan “bocor” dalam melayani semua kebutuhan pelayanan hukum yang saat ini memang telah mengantri untuk diselesaikan.

Sebut saja, advokasi kasus status hukum SMK NU yang dialami MWC NU Kecamatan Bodeh, yang saat ini memasuki tahap penyelesaian, tentu akan menjadi pembelajaran bagi MWC kecamatan lain yang memiliki kasus hukum sejenis.

Sehingga sudah semestinya dilakukan inventarisasi persoalan dan dibuatkan rencana tindak lanjut penanganannya.
Persoalan hukum yang menyangkut kelembagaan ini tentu saja, akan membutuhkan campur tangan dari semua pihak yang peduli. Akan tetapi semestinya juga mengeliminir peristiwa “genteng bocor”, sehingga pelayanan dan advokasinya bisa benar benar bocor dan dirasakan manfaatnya untuk kepentingan lembaga secara bersama.

Maka, ahlusunnah wal jamaah mengajarkan kita untuk berbaik sangka, sehingga apapun teorinya menyangkut “genteng bocor” tadi sebaiknya kita pahami sebagai dinamika yang baik untuk bisa saling mengisi, saling asah asih asuh dalam koridor bersama menguatkan NU di Kabupaten Pemalang.
*) penulis adalah Wakil Ketua LPBH NU Pemalang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *